Sistem Perekrutan Satpol PP Harus Dievaluasi

Surabaya- Menghadapi problematika terkait Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), diharapkan perekrutan yang lebih baik akan meningkatkan mutu. Ini nantinya diharap bisa menjadi solusi untuk meminimalisasi citra buruk Satpol PP dalam bertugas.

“Keberadaan Satpol PP telah diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 148 dan 149 yang fungsinya untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman serta menegakkan perda,” ungkap AKBP Ria Damayanti, Kabag Kerma Binamitra Polda Jatim saat seminar Strategi Pengamanan Ketertiban Umum oleh Sapol PP, di Hotel Sahid Jalan Gubeng, Jumat (27/8/2010).

Dalam pasal 148 ayat 1 ditegaskan, untuk membantu kepala daerah menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, serta ketenteraman masyarakat, dibentuk Satpol PP. Pada ayat 2 ditegaskan bahwa pembentukan dan susunan organisasi. Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan pemerintah.

Pasal 149 ayat 1 menyebutkan, anggota Satpol PP dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Pada ayat 2 disebutkan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda dilakukan pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang. Ayat 3 menyebutkan, dengan perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda.

“Alhamdulillah, kini Satpol PP di Surabaya semuanya sudah tercatat sebagai PNS (pegawi Negeri Sipil). Untuk kebaikan citra Satpol PP, kita harus memikirkan kira-kira dalam melangkah adakah efek atau dampak baik ekonomi, sosial dan politik. Di sini, fokus bagaimana strategi, termasuk polisi dapat bersuara dan bergabung menjadi musyawarah untuk supaya outcomenya masyarakat merasa nyaman melakukan kegiatan sehari-hari,” tutur Ria.

Realitanya, Satpol PP selalu tersandung masalah teknis. Setiap tugas yang diemban merupakan perintah untuk pelaksanaan Perda misalnya Perda Kota Surabaya No. 17/2003 tentang PKL. Di satu sisi, Perda ini banyak digugat masyarakat dan kalangan akademisi. Namun di sisi lain, Satpol PP harus berdiri paling depan untuk menegakkan Perda ini.

“Hendaknya dalam konteks penggusuran ketika ada satu bangunan jangan dibiarkan tetapi dilakukan tindakan. Jangan menunggu kasusnya menumpuk lalu ditindak. Jadi sejak awal satpol PP memberi sosialisasi,” ungkap Bambang Budiono selaku komisi HAM LPPM Unair.

Sementara itu Kabid Pengembangan Kapasitas dan Penyuluhan Satpol PP Provinsi Jatim Sutartib, mengungkapkan persoalan yang selama ini dirasakan Satpol PP. Berbagai masalah teknis dalam pelaksanaan tugas seringkali bertolakbelakang dengan citra Satpol PP.

“Mungkin suatu saat Satpol PP bisa secara formal di bawah polisi, sehingga bisa kami bina,” tandasnya.

About alqonews

tolalitas pada sesuatu itu dalah keharus dalam pilihan hidup. ihktiar suatu yg wajib dilakun semakin sempitnya dunia terhadap ruang gerak individu yang termajilakan secara sistem. kebebasa adalah hak mutlak..!!
This entry was posted in Peristiwa. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s